Berikan Perlindungan Kepada Pasien, Pengurus IDI Periode 2024 - 2027 Kota Padang Di lantik
SKJENIUS TIME LINE, Padang ---Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Padang, Periode 2024-2027 resmi dilantik di The ZHM Premiere Hotel Padang,Sabtu (16/11/2024).
Pelantikan itu dihadiri Pj. Wali Kota Padang, pengurus IDI wilayah Provinsi Sumbar dan cabang sekitar, , Dosen, Kepala Dinkes , Direktur RS Yang ada di Sumbar, Para Rektor sejumlah organisasi profesi dan undangan lainnya.
Prosesi pelantikan berlangsung dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Dokter THT KL Padang Dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K),FICS, FACS.,
Prosesi pelantikan dan pembacaan sumpah yang dipimpin Ketua IDI Wilayah Sumbar.
Ketua IDI Kota Padang terpilih DR. Dr. Muhammad Riendra, Sp. BTKV Subsp. VE (K), FIATCVS.,masa 2024-2027 terpilih, mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan.
Meski begitu, ini memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran pengurus agar bisa membawa perubahan bagi kesejahteraan bagi anggota IDI dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia menerangkan dalam periode ini pihaknya akan fokus dalam beberapa hal. Mulai dari meningkatkan kompetensi kedokteran, memperjuangkan hak-hak sejawat, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan.
“Ada lebih Kurang 48 Orang anggota IDI Kota Padang dilantik hari ini. Kami sadar tugas ini perlu kerja keras, kerja sama dan inovasi yang berkelanjutan agar kita dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan menghadapi tantangan di dunia kedokteran yang semakin kompleks,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter di wilayah tersebut.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri pelantikan pengurus IDI Kota Padang periode 2024-2027.
Pemko Padang hanya mengakui IDI sebagai organisasi profesi tunggal dokter di Padang," kata Andree.
Menurut dia, standar layanan, etik, kompetensi, dan mutu layanan kesehatan harus muncul dari satu organisasi profesi kedokteran untuk memberikan perlindungan kepada pasien.(MISLINDA)
